PEKANBARU, LineRiau.com - Ratusan petugas pemdamping desa Program Pemberdayaan Desa asal berbagai kabupaten/kota di Riau menggelar aksi demonstrasi menuntut dibayarkannya insentif yang telah lima bulan belum mereka terima.
Jonri mengaku merupakan koordinator daerah pendamping desa untuk Kabupaten Rokan Hilir yang mengalami nasib sama.
Menurut dia, seluruh petugas pendamping desa dari 12 kabupaten/kota di Riau belum menerima insentif seperti gaji maupun tunjangan atas profesi yang mereka jalani sejak Januari 2014.
"Kami datang ke Pekanbaru untuk menuntut hak kami. Ada sekitar 300 orang pemdamping desa yang sekarang ikut dalam aksi ini," katanya.
Menurut Jamri, seorang demonstran, janji pemerintah provinsi adalah membayarkan gaji dan tunjangan pendamping desa per bulan.
Namun faktanya, kata dia, sampai dengan hari ini janji tersebut belum juga direalisasikan.
"Kami kecewa dan menuntut hak agar insentif segera dibayarkan," katanya.
Massa yang terdiri dari kalangan pria dan wanita dewasa ini menggelar aksinya dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan mereka.
Sejumlah demonstran berorasi dengan menggunakan alat pengeras suara sambil mendesak untuk diizinkan masuk ke dalam Kantor Gubernur Riau.
"Kami bukan perusuh, tidak anarkis. Kami ingin damai dan dibayarkan segera gaji kami," kata demonstran dalam orasinya.
Aksi ratusan pendamping desa itu sempat menyebabkan kemacetan kendaraan yang melintas di jalur utama depan kantor gubernur dan dekat bundaran Tugu Zapin (Titik Nol).
Puluhan aparat kepolisian kemudian melakukan pengamanan dan mengatur laju arus kendaraan.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Khasiarudin kemudian datang menanggapi tuntutan para demonstran.
"Kami selaku pemerintah akan berupaya secepatnya hak-hak kalian segera diberikan," katanya. (ant/oby)
"Jika tidak dibayarkan terus kami mau makan apa?" kata Jonri, koordinator aksi yang digelar di depan gerbang utama Kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin siang.
Jonri mengaku merupakan koordinator daerah pendamping desa untuk Kabupaten Rokan Hilir yang mengalami nasib sama.
Menurut dia, seluruh petugas pendamping desa dari 12 kabupaten/kota di Riau belum menerima insentif seperti gaji maupun tunjangan atas profesi yang mereka jalani sejak Januari 2014.
"Kami datang ke Pekanbaru untuk menuntut hak kami. Ada sekitar 300 orang pemdamping desa yang sekarang ikut dalam aksi ini," katanya.
Menurut Jamri, seorang demonstran, janji pemerintah provinsi adalah membayarkan gaji dan tunjangan pendamping desa per bulan.
Namun faktanya, kata dia, sampai dengan hari ini janji tersebut belum juga direalisasikan.
"Kami kecewa dan menuntut hak agar insentif segera dibayarkan," katanya.
Massa yang terdiri dari kalangan pria dan wanita dewasa ini menggelar aksinya dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan mereka.
Sejumlah demonstran berorasi dengan menggunakan alat pengeras suara sambil mendesak untuk diizinkan masuk ke dalam Kantor Gubernur Riau.
"Kami bukan perusuh, tidak anarkis. Kami ingin damai dan dibayarkan segera gaji kami," kata demonstran dalam orasinya.
Aksi ratusan pendamping desa itu sempat menyebabkan kemacetan kendaraan yang melintas di jalur utama depan kantor gubernur dan dekat bundaran Tugu Zapin (Titik Nol).
Puluhan aparat kepolisian kemudian melakukan pengamanan dan mengatur laju arus kendaraan.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Khasiarudin kemudian datang menanggapi tuntutan para demonstran.
"Kami selaku pemerintah akan berupaya secepatnya hak-hak kalian segera diberikan," katanya. (ant/oby)
.jpg)
